low-code no-code
Revolusi Low-Code/No-Code: Demokratisasi Pembuatan Aplikasi Bisnis
Membuat aplikasi bisnis kini tidak harus jago coding. Simak tren Low-Code/No-Code yang mempercepat digitalisasi UMKM dan inovasi Enterprise.
Blog & Artikel
Insight dan update terbaru seputar perpajakan Indonesia untuk bisnis Anda.
green-it sustainability
Sustainable Green IT: Masa Depan Sistem Informasi yang Ramah Lingkungan
Teknologi tidak hanya soal kecepatan, tapi juga keberlanjutan. Pelajari konsep Green IT dan manfaatnya bagi efisiensi biaya serta reputasi bisnis Anda.
sanksi-pajak spt-tahunan
Sanksi Tidak Lapor SPT Tahunan: Update Aturan 2026
Jangan anggap remeh! Ini rincian denda administrasi dan risiko pidana jika Anda sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan di tahun 2026.
sistem-informasi erp
Transformasi Bisnis dengan Intelligent ERP: Masa Depan Sistem Informasi di 2026
Temukan bagaimana Artificial Intelligence mengubah sistem ERP tradisional menjadi Intelligent ERP. Solusi cerdas untuk efisiensi UMKM hingga Perusahaan Besar.
cybersecurity sistem-informasi
Zero Trust Security: Standar Baru Keamanan Sistem Informasi di Era Digital
Mengapa model keamanan tradisional sudah usang? Pelajari konsep Zero Trust Security yang krusial bagi perlindungan data UMKM dan Enterprise di 2026.
coretax spt-tahunan
Kesiapan Sistem Coretax Menghadapi Puncak Lapor SPT 2026
Mampukah infrastruktur Coretax menangani lonjakan trafik di Maret-April 2026? Simak analisis kesiapan sistem dan tips pelaporan agar tidak gagal submit.
kalender-pajak jatuh-tempo
Kalender Pajak Januari 2026: Jangan Sampai Terlewat!
Daftar kewajiban perpajakan penting di bulan Januari 2026. Mulai dari penyetoran PPh Masa hingga persiapan data SPT Tahunan.
pajak djp
Gali Potensi Pajak, AR Kini Punya Wewenang Terbitkan SKP
DJP memperluas wewenang Account Representative (AR) menjadi pemeriksa klaster. Kini AR dapat menerbitkan SKP untuk pemeriksaan sederhana.
penagihan-pajak sanksi-pajak
Awas! Ada Tunggakan Pajak, DJP Bisa Blokir Akses Layanan Publik
Penegakan hukum makin ketat. DJP kini berwenang memblokir akses layanan publik bagi Wajib Pajak dengan tunggakan pajak di atas Rp100 juta.