Perpajakan KBLI 68110

Sewa Properti & Kost

Pendapatan sewa properti dikenai PPh Final 10% yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan. Jika pemilik sudah PKP, PPN sewa komersial juga wajib dipungut. Arunika Consulting membantu pemilik properti memastikan kewajiban pajak sewa tertib dan tepat waktu.

Tarif Pajak

10%

PPH FINAL

Tingkat Risiko

Rendah

Omzet Tipikal

Rp 100 juta - 10 Miliar per tahun

Tantangan Perpajakan

PPh Final yang Definitif

PPh Final 10% menjadi beban tetap sehingga perlu pengelolaan cash flow yang baik.

Kewajiban PPN

PKP wajib memungut PPN atas sewa komersial dan melaporkannya setiap masa.

Dokumentasi Kontrak Sewa

Kontrak sewa harus jelas agar dasar pengenaan pajak dan pemotongan benar.

Solusi Perpajakan Kami

1

Pelaporan PPh Final

Pengelolaan penyetoran dan pelaporan PPh Final sewa agar tidak terlambat.

  • Tidak ada sanksi
  • Dokumen rapi
  • Kepatuhan terjaga
2

Manajemen PPN Sewa

Penerbitan faktur pajak dan pelaporan PPN bagi properti komersial.

  • Compliance PPN
  • Input tax credit
  • Cash flow tertata
3

Struktur Kepemilikan

Evaluasi kepemilikan pribadi vs badan untuk efisiensi pajak dan perlindungan aset.

  • Tax efficiency
  • Asset protection
  • Perencanaan jangka panjang

Regulasi Pajak Terkait

PP 34/2017

PPh Final atas Sewa Tanah/Bangunan

PPh Final 10% dari nilai bruto sewa tanah dan/atau bangunan

PPN Sewa

PPN atas Jasa Sewa

PPN 11% atas sewa komersial (dengan ketentuan pengecualian tertentu)

Butuh Konsultan Pajak untuk Sewa Properti & Kost?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Pertanyaan Umum (FAQ)

Siapa yang membayar PPh Final 10%?

Jika penyewa adalah pemotong pajak, PPh Final dipotong dari pembayaran sewa. Jika bukan, pemilik menyetor sendiri.

Apakah semua sewa properti kena PPN?

Tidak. PPN hanya berlaku untuk sewa komersial oleh PKP dan tidak termasuk rumah sederhana dengan ketentuan pengecualian.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, konsultan kami memiliki izin praktek resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan terdaftar sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Bagaimana jika saya menerima SP2DK dari kantor pajak?

Kami menyediakan layanan pendampingan SP2DK yang mencakup analisis surat, penyusunan tanggapan, hingga pendampingan pertemuan dengan Account Representative (AR). Respon cepat sangat penting untuk meminimalkan risiko.

Apakah bisa membantu pelaporan pajak untuk seluruh Indonesia?

Ya, kami melayani klien di seluruh Indonesia. Proses pengerjaan dan konsultasi dapat dilakukan 100% secara online melalui video call dan pertukaran dokumen digital.

Apa bedanya tax planning dengan tax evasion?

Tax planning adalah strategi legal untuk mengoptimalkan beban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Tax evasion adalah penghindaran pajak ilegal. Kami hanya melakukan tax planning yang sesuai koridor hukum.

Apakah termasuk pembuatan Faktur Pajak dan e-Bupot?

Ya, layanan kepatuhan pajak bulanan kami mencakup pembuatan Faktur Pajak elektronik, e-Bupot, penyetoran pajak, hingga pelaporan SPT Masa.

Industri Terkait

Developer & Real Estate

KBLI 41011

Pembukuan developer properti untuk project costing, revenue recognition, dan laporan keuangan berbasis proyek yang akurat.

Hotel & Hospitality

KBLI 55111

Implementasi PMS terintegrasi dengan POS, channel manager, dan accounting untuk hotel dan resort multi-outlet.

Koperasi & BMT

KBLI 64192

Implementasi core system koperasi simpan pinjam. Loan management, SHU automation, dan pelaporan sesuai regulasi koperasi.