Perpajakan · KBLI 90020

Konsultan Pajak untuk Seni Rupa, Galeri, dan Pameran

Layanan pajak untuk galeri seni, pameran, lelang karya seni, dan studio seniman: PPh Final UMKM, PPN, royalti seniman, PPh Pasal 4(2), multi-channel.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Seniman Indie

    Usaha seni rupa kecil (seniman indie, galeri kecil) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Galeri besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Penjualan Karya Seni

    Penjualan karya seni (lukisan, patung, fotografi) merupakan BKP yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan ke customer akhir kena PPN. Pembelian korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ke luar negeri bisa PPN 0% dengan PEB.

  • PPh Pasal 4(2) untuk Royalti Seniman

    Galeri yang membayar royalti ke seniman dikenai PPh Pasal 4(2) 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Multi-seniman dengan multi-pembayaran butuh bukti potong rapi. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi seniman.

  • Kontrak Hak Cipta & Lisensi

    Karya seni rupa dilindungi UU Hak Cipta. Galeri yang menjual karya seniman WAJIB memiliki kontrak lisensi atau pembelian hak cipta. Beberapa kategori (lukisan reproduksi, foto) memiliki royalti atas reproduksi. Penting kontrak yang jelas.

  • Multi-Channel: Offline, Online, Lelang

    Usaha seni rupa modern melayani banyak kanal: galeri offline, online (marketplace seni, Instagram), dan lelang (offline, online). Tiap channel punya margin dan proses berbeda. Multi-channel dengan tracking PPN per channel.

  • Impor Karya Seni & Bea Masuk

    Karya seni impor untuk lelang atau galeri dikenai bea masuk sesuai HS Code (0-10%). Karya seni impor untuk museum bisa dibebaskan bea masuk. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. Penting untuk verifikasi per kategori.

  • Persaingan dengan Platform Online & Reproduksi

    Galeri lokal bersaing dengan platform online (Saatchi Art, Artsy) yang menawarkan harga lebih murah, dan reproduksi karya seni (poster, print) yang lebih terjangkau. Margin tertekan, apalagi untuk karya asli. Strategi diferensiasi (otentik, kurasi) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha seni rupa kecil. Termasuk setup pembukuan multi-channel, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Karya Seni

    Membantu usaha seni PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk penjualan karya seni. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel. Termasuk pengajuan PPN 0% untuk ekspor karya seni ke luar negeri.

    • PPN compliant
    • PPN ekspor 0%
    • PPN masukan di-recover
  3. 03

    Compliance PPh Pasal 4(2) Royalti Seniman

    Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk royalti seniman: kontrak, pembayaran royalti, dan bukti potong. Termasuk untuk multi-seniman dengan multi-kontrak (lukisan, patung, foto).

    • PPh Pasal 4(2) compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-seniman rapi
  4. 04

    Compliance Kontrak Hak Cipta

    Pendampingan kontrak hak cipta dengan seniman: pembelian vs lisensi, royalti, wilayah penggunaan, dan jangka waktu. Termasuk untuk multi-seniman dengan multi-karya. Penting untuk menghindari sengketa hak cipta.

    • Kontrak jelas
    • Hak cipta terlindungi
    • Royalti terkontrol
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Seni Rupa

    Setup pembukuan multi-channel: galeri offline, online (marketplace seni, Instagram), dan lelang (offline, online). Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan.

    • Margin per channel terukur
    • Marketplace integration
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance Impor Karya Seni

    Pendampingan compliance importasi karya seni: API, dokumen bea cukai, PPN 11%, PPh Pasal 22. Verifikasi HS Code untuk akurasi bea masuk. Termasuk untuk rekomendasi Kemendikbud untuk pembebasan bea masuk karya seni untuk museum.

    • Impor compliant
    • Bea masuk optimal
    • PPN masukan recovered
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk usaha seni lokal: kurasi premium, kolaborasi dengan seniman terkenal, dan kerja sama dengan museum. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan platform online dan reproduksi.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala usaha (kecil/menengah/besar), jenis (galeri/pameran/lelang), channel (offline/online/lelang), dan pain point PPh/PPN/royalti/PPh Pasal 4(2)/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk karya seni, identifikasi royalti, dan analisis PPh Pasal 4(2).

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Kemendikbud, dan update regulasi (UU Hak Cipta, royalti).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Usaha seni rupa kecil (seniman indie, galeri kecil) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Galeri besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Penjualan Karya Seni

    Penjualan karya seni (lukisan, patung, fotografi) merupakan BKP yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan ke luar negeri (ekspor) bisa PPN 0% dengan PEB. Beberapa kategori (karya seni untuk museum) bisa dibebaskan PPN.

  • PP 28/2023

    Pajak Hiburan & Retribusi

    Pameran seni dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk galeri dan lelang karya seni. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • UU Hak Cipta 28/2014

    Hak Cipta Seniman

    Karya seni rupa dilindungi UU Hak Cipta. Galeri yang menjual karya seniman WAJIB memiliki kontrak lisensi atau pembelian hak cipta. Beberapa kategori (lukisan) memiliki royalti atas reproduksi.

  • PP 36/2017

    PPh Pasal 4(2) untuk Royalti

    Galeri yang membayar royalti ke seniman dikenai PPh Pasal 4(2) atas royalti. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh galeri dan dilaporkan di SPT PPh Pasal 4(2) masa.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

    Galeri dengan karyawan tetap (kurator, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Seniman freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • Lelang & Bea Cukai

    Lelang Karya Seni & Bea Masuk

    Karya seni impor untuk lelang atau galeri dikenai bea masuk sesuai HS Code (0%-10%). Karya seni impor untuk museum bisa dibebaskan bea masuk. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah galeri seni wajib PKP dan kena PPN 11%?

Galeri dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk penjualan karya seni. Pembelian korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ke luar negeri (ekspor) bisa PPN 0% dengan PEB.

Berapa PPh Pasal 4(2) untuk royalti seniman?

PPh Pasal 4(2) untuk royalti seniman adalah 10% dari nilai royalti (untuk WP OP dalam negeri), 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong PPh Pasal 4(2) diterbitkan oleh galeri dan dilaporkan di SPT PPh Pasal 4(2) masa. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi seniman.

Bagaimana kontrak hak cipta untuk karya seni?

Kontrak hak cipta untuk karya seni biasanya mencakup: (1) jenis karya (lukisan, patung, foto), (2) hak cipta (pembelian vs lisensi), (3) royalti (jika lisensi), (4) wilayah penggunaan (Indonesia/global), (5) jangka waktu, (6) reproduksi (boleh/tidak). Penting untuk direview pengacara untuk menghindari sengketa.

Berapa bea masuk karya seni impor?

Karya seni impor (HS 9701 untuk lukisan, HS 9703 untuk patung) dikenai bea masuk 0%-10% tergantung jenis dan negara asal. Karya seni impor untuk museum bisa dibebaskan bea masuk dengan rekomendasi Kemendikbud. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi.

Apakah lelang karya seni kena pajak?

Lelang karya seni bisa kena beberapa pajak: (1) PPN 11% untuk harga jual (penjual), (2) pajak daerah untuk lelang, (3) PPh Pasal 4(2) untuk royalti seniman (10% untuk seniman Indonesia, 20% untuk seniman asing). Beberapa lelang internasional punya perlakuan pajak khusus. Penting untuk verifikasi per lelang.

Bagaimana pembukuan untuk galeri multi-channel?

Galeri multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: galeri offline, online marketplace (Saatchi, Artsy), dan lelang. Software galeri dengan tracking karya, harga jual, royalti seniman, dan PPN per channel. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk galeri?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp