Perpajakan · KBLI 53200

Konsultan Pajak untuk Aktivitas Kurir dan Same-day Delivery

Layanan pajak untuk usaha kurir, same-day delivery, last-mile, dan on-demand: PPh Final UMKM, PPN, PMSE, izin Kominfo, PPh Pasal 4(2), K3.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Kurir Kecil

    Usaha kurir kecil (kurir lokal, same-day delivery) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Kurir besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Kurir PKP

    Usaha kurir dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

  • PMSE untuk Mitra Platform

    Kurir yang menjadi mitra platform online (Grab, Gojek, ShopeeFood) bisa kena PPh Final 0,5% yang dipotong oleh platform. Bukti potong tersedia di dashboard kurir. Beberapa platform PMSE wajib comply dengan regulasi Kominfo.

  • Izin Kominfo untuk Kurir Skala Besar

    Usaha kurir skala besar (logistik multi-kota) WAJIB memiliki izin dari Kominfo cq. Ditjen PPI. Termasuk: izin usaha, izin operasional, dan standardisasi. Kurir lokal skala kecil (same-day delivery) tidak selalu butuh izin langsung. Penting verifikasi per skala.

  • Multi-Channel: B2B, B2C, On-demand

    Usaha kurir modern melayani banyak kanal: B2B (e-commerce), B2C (langsung ke customer), dan on-demand (Grab, Gojek). Tiap channel punya margin dan komisi berbeda. Pembukuan per channel penting.

  • PPh Pasal 4(2) untuk Sewa Motor

    Usaha kurir yang menyewa motor dari pemilik lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh usaha kurir dan menjadi kredit pajak bagi pemilik.

  • Risiko Kerja Tinggi Kurir & BPJS

    Kurir menghadapi risiko kerja sangat tinggi (kecelakaan motor, cedera, kerusakan barang). Compliance K3, BPJS Ketenagakerjaan dengan perlindungan kecelakaan kerja (JHT, JKK, JP) wajib. Asuransi tambahan untuk barang.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha kurir kecil. Termasuk setup pembukuan multi-channel, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Kurir PKP

    Membantu usaha kurir PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk customer. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel. Termasuk untuk klien korporat yang butuh faktur PPN.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance PMSE Multi-Platform

    Pendampingan compliance PMSE: verifikasi bukti potong dari platform online (Grab, Gojek, ShopeeFood), pembukuan PPh Final 0,5% yang sudah dipotong, dan rekonsiliasi per platform. Termasuk untuk multi-platform.

    • PMSE compliant
    • Bukti potong rapi
    • PPh Final optimal
  4. 04

    Compliance Izin Kominfo

    Pendampingan pengurusan izin dari Kominfo cq. Ditjen PPI: izin usaha, izin operasional, dan standardisasi. Termasuk untuk usaha kurir baru, perpanjangan, dan compliance berkala.

    • Izin Kominfo lengkap
    • Standardisasi compliant
    • Risiko sanksi rendah
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Kurir

    Setup pembukuan multi-channel: B2B (e-commerce), B2C (langsung ke customer), dan on-demand (Grab, Gojek). Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan platform.

    • Margin per channel terukur
    • Marketplace integration
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance PPh Pasal 4(2) Multi-Sewa

    Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk sewa motor: pemotongan, pelaporan, dan bukti potong. Termasuk untuk multi-motor dengan multi-pemilik.

    • PPh Pasal 4(2) compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-motor rapi
  7. 07

    Compliance K3 & BPJS Kurir

    Pendampingan compliance K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk kurir: SOP K3, alat pelindung diri, dan pelatihan berkala. Termasuk compliance BPJS Ketenagakerjaan dengan perlindungan kecelakaan kerja (JHT, JKK, JP). Multi-kurir dengan tracking rapi.

    • K3 compliant
    • Kurir terlindungi
    • Risiko kecelakaan terkelola

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala kurir (kecil/menengah/besar), channel (B2B/B2C/on-demand), platform (Grab/Gojek/ShopeeFood), dan pain point PPh/PPN/PMSE/izin/PPh Pasal 4(2)/K3.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk kurir PKP, identifikasi izin Kominfo, dan analisis PMSE.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Kominfo, dan update regulasi (PMSE, Permenaker).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Usaha kurir kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Usaha kurir besar (JNE, J&T, SiCepat) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Kurir

    Jasa kurir (same-day, last-mile) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Kurir kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Beberapa kategori (kurir untuk korporat) butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Usaha kurir dikenai pajak reklame (brand), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk kurir. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • PMSE Kominfo

    Platform Online (Grab, Gojek, ShopeeFood)

    Kurir yang menjadi mitra platform online (Grab, Gojek, ShopeeFood, Tokopedia) bisa kena PPh Final 0,5% yang dipotong oleh platform. Bukti potong tersedia di dashboard kurir. Beberapa platform PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) wajib comply.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Kurir

    Usaha kurir dengan karyawan tetap (kurir tetap, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kurir freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan. Risiko kerja tinggi (kecelakaan motor) butuh perlindungan.

  • UU Pos 38/2009

    Izin Penyelenggara Pos

    Usaha kurir skala besar (logistik multi-kota) WAJIB memiliki izin dari Kominfo cq. Ditjen PPI. Termasuk: izin usaha, izin operasional, dan standardisasi. Kurir lokal skala kecil (same-day delivery) tidak selalu butuh izin langsung.

  • PP 36/2017

    PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

    Usaha kurir yang menyewa motor dari pemilik lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh usaha kurir dan menjadi kredit pajak bagi pemilik.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah usaha kurir wajib PKP dan kena PPN 11%?

Usaha kurir dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Usaha kurir dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

Apakah Grab/Gojek memotong PPh dari kurir?

Ya, platform online (Grab, Gojek, ShopeeFood, Tokopedia) biasanya memotong PPh Final UMKM 0,5% dari fee kurir yang menjadi mitra. Bukti potong diterbitkan dan bisa dilihat di dashboard kurir. Kurir perlu menghitung ulang untuk SPT (fee dari platform sudah dipotong PPh). Penting untuk verifikasi per platform.

Apakah usaha kurir butuh izin Kominfo?

Usaha kurir skala besar (logistik multi-kota) WAJIB memiliki izin dari Kominfo cq. Ditjen PPI. Termasuk: izin usaha, izin operasional, dan standardisasi. Kurir lokal skala kecil (same-day delivery) tidak selalu butuh izin langsung. Penting verifikasi per skala. Beberapa platform online (Grab, Gojek) juga mensyaratkan izin Kominfo untuk menjadi mitra.

Bagaimana cara menghitung PPh Final UMKM untuk kurir?

PPh Final UMKM 0,5% dihitung dari omzet bruto per tahun. Misalnya, omzet Rp 2 Miliar per tahun, PPh Final = Rp 2 Miliar × 0,5% = Rp 10 juta per tahun, dilaporkan per triwulanan. Kurir dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible. Omzet dihitung dari seluruh pendapatan (offline + online + B2B). Sudah dipotong PPh dari platform.

Apakah kurir freelance perlu didaftarkan ke BPJS?

Kurir freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) berisiko harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kurir harian lepas biasanya tidak, tapi ada risiko Depnaker. Beberapa platform (Grab, Gojek) menyediakan BPJS untuk mitranya (mitra premium). Penting untuk kontrak yang jelas: PKWTT vs harian lepas.

Bagaimana pembukuan untuk usaha kurir multi-channel?

Usaha kurir multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: B2B (e-commerce), B2C (langsung ke customer), dan on-demand (Grab, Gojek). Software kurir dengan tracking order, ongkir, dan rekonsiliasi dengan laporan platform. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-cabang dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk usaha kurir?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp