Pendampingan SPT Tahunan tersedia sepanjang tahun
Konsultasi Gratis
Spesialis Industri di Sumatera Utara

Konsultan Pajak
Pajak Hotel & Hospitality di Medan

KBLI 55111: Hotel Bintang Lima

Industri hotel dan hospitality dikenakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10% atas jasa perhotelan yang dipungut oleh Pemda, bukan PPN pusat. Namun, kompleksitas muncul dari service charge yang didistribusikan ke karyawan dan harus dipotong PPh 21. Sebagai konsultan pajak di Medan (dengan UMR sekitar Rp 3.840.000), Arunika Consulting memahami dinamika bisnis lokal Anda. Kami siap mendampingi kepatuhan pajak di KPP Madya Medan dan membantu hotel mengelola kewajiban pajak pusat dan daerah secara terintegrasi.

Konsultasi Khusus Pajak Hotel & Hospitality

Konteks Lokal Pajak Hotel & Hospitality di Medan

UMR/UMK Area

Rp 3.840.000

Menjadi konteks biaya operasional Pajak Hotel & Hospitality di Medan.

KPP Rujukan

KPP Madya Medan

Konten kepatuhan disesuaikan dengan wilayah administrasi pajak setempat.

Industri Kota

Perkebunan Sawit & Karet, Perdagangan Besar & Ekspor, Manufaktur Pengolahan

Dipakai untuk menghubungkan Pajak Hotel & Hospitality dengan sektor lokal terkait.

Profil Risiko Pajak: Risiko Menengah

Pengawasan intensif di KPP Medan

Tantangan Pajak Pajak Hotel & Hospitality

!

PBJT vs PPN yang Sering Keliru

Hotel tidak memungut PPN 11% tetapi PBJT 10% yang disetor ke Pemda. Tamu korporat sering meminta faktur pajak yang tidak bisa diterbitkan.

!

Service Charge dan PPh 21

Service charge 10% yang didistribusikan ke karyawan merupakan penghasilan kena pajak yang harus dipotong PPh 21.

!

Multi-Outlet dengan Pajak Berbeda

Restoran, spa, dan laundry di dalam hotel bisa memiliki perlakuan PBJT berbeda dengan kamar.

Solusi Arunika

Pelaporan PBJT Terpadu

Menyusun sistem pelaporan PBJT bulanan yang memisahkan jasa kamar, F&B, dan fasilitas lain sesuai ketentuan Pemda.

  • Bebas denda
  • Laporan akurat
  • Hubungan baik Pemda

PPh 21 Service Charge

Setup perhitungan PPh 21 atas distribusi service charge ke karyawan secara proporsional.

  • Kepatuhan terjaga
  • Karyawan puas
  • Bukti potong tepat waktu

Tax Planning PPh Badan

Optimalisasi biaya yang dapat dikurangkan untuk mengurangi beban PPh Badan tahunan.

  • Beban pajak efisien
  • Cash flow baik
  • Perencanaan investasi

Regulasi Terkait

UU HKPD

UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Mengatur PBJT Jasa Perhotelan sebesar maksimal 10% yang dipungut Pemda.

UU PPN

UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Jasa perhotelan dikecualikan dari PPN pusat karena sudah dikenakan PBJT daerah.

PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan atas Gaji dan Service Charge

Pemotongan PPh 21 atas gaji karyawan dan distribusi service charge.

Industri Terkait

Pajak Restoran & F&B Akuntansi Travel & Pariwisata Sewa Properti & Kost

Area Terdekat untuk Industri Pajak Hotel & Hospitality

Balikpapan Bandung Banjarmasin Kabupaten Banyuwangi Batam Bekasi Bogor Kabupaten Bojonegoro

Pertanyaan Umum

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah hotel harus menjadi PKP?

Untuk jasa perhotelan, tidak wajib PKP karena dikecualikan dari PPN. Namun jika ada penjualan merchandise atau jasa lain yang kena PPN, perlu evaluasi.

Bagaimana jika tamu minta faktur pajak untuk klaim?

Hotel tidak bisa menerbitkan faktur pajak PPN untuk jasa kamar. Jelaskan bahwa PBJT adalah pajak daerah, berbeda dengan PPN pusat.

Apakah service charge termasuk objek PBJT?

Ya. Service charge merupakan bagian dari nilai jasa perhotelan yang dikenakan PBJT 10% sebelum didistribusikan ke karyawan.

Siap Mengoptimalkan Kepatuhan Pajak Pajak Hotel & Hospitality Anda?

Konsultasi gratis dengan tim ahli pajak kami di Medan. Khusus pelaku usaha Pajak Hotel & Hospitality.

Hubungi Kami via WhatsApp

Respon cepat dalam 1 x 24 jam