Pendampingan SPT Tahunan tersedia sepanjang tahun
Konsultasi Gratis
Spesialis Industri di Sulawesi Tenggara

Konsultan Pajak
E-Commerce & Marketplace di Kendari

KBLI 47912: Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium

Industri e-commerce Indonesia tumbuh eksponensial dengan GMV mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Sebagai online seller di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau Lazada, Anda menghadapi lanskap perpajakan yang kompleks: PPN atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar 11%, pemotongan PPh oleh marketplace platform, hingga kebutuhan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) saat omzet melebihi Rp 4.8 Miliar. Ditambah lagi, ada berbagai mekanisme promo (voucher, cashback, free shipping) yang mempengaruhi perhitungan penghasilan neto. Tanpa rekonsiliasi data transaksi yang rapi, risiko salah hitung pajak dan potensi sanksi sangat tinggi. Arunika Consulting memiliki pengalaman mendalam membantu ratusan online seller menyiapkan kepatuhan pajak berbasis data, mulai dari pembukuan sederhana hingga strategi PKP yang optimal.

Konsultasi Khusus E-Commerce & Marketplace

Konteks Lokal E-Commerce & Marketplace di Kendari

UMR/UMK Area

Rp 3.310.000

Menjadi konteks biaya operasional E-Commerce & Marketplace di Kendari.

KPP Rujukan

KPP Pratama Kendari

Konten kepatuhan disesuaikan dengan wilayah administrasi pajak setempat.

Industri Kota

Pertambangan Nikel, Hilirisasi/Smelter Logam, Perikanan Tangkap & Budidaya

Dipakai untuk menghubungkan E-Commerce & Marketplace dengan sektor lokal terkait.

Profil Risiko Pajak: Risiko Menengah

Pengawasan intensif di KPP Kendari

Tantangan Pajak E-Commerce & Marketplace

!

PPN PMSE dan Timing PKP

Kenaikan omzet yang pesat membuat kewajiban PKP dan PPN PMSE perlu diantisipasi sejak awal. Keterlambatan mendaftar PKP bisa dikenai sanksi.

!

Rekonsiliasi Bukti Potong Marketplace

Platform memotong PPh 0.5% (PP 23/2018) dan perlu direkonsiliasi dengan laporan penjualan. Tanpa pencatatan rapi, kredit pajak bisa terlewat.

!

Transaksi Multi-Platform

Data dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada perlu digabung untuk pelaporan pajak yang konsisten dan akurat.

!

Treatment Promo dan Voucher

Diskon platform, voucher, cashback, dan biaya layanan mempengaruhi perhitungan penghasilan neto dan perlu dicatat dengan benar.

Solusi Arunika

Rekonsiliasi Penjualan Online

Konsolidasi data penjualan dan fee marketplace untuk pelaporan pajak terpadu.

  • Data rapi
  • Laporan cepat
  • Kesalahan minimal

Strategi PKP

Analisis kapan mendaftar PKP serta persiapan sistem faktur pajak.

  • Transisi mulus
  • Kepatuhan PPN
  • Risiko sanksi turun

Optimasi PPh UMKM

Pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% dan fasilitas bebas pajak hingga Rp 500 juta.

  • Tax saving
  • Cash flow lebih baik
  • Laporan sederhana

Regulasi Terkait

PMK 60/2022

Tata Cara Penunjukan Pemungut PPN PMSE

Ketentuan PPN untuk perdagangan melalui sistem elektronik

PP 55/2022

PPh Final UMKM

Tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM e-commerce dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar

Industri Terkait

Pajak Retail & Toko UMKM E-Commerce Brand & D2C Digital Agency & Marketing

Area Terdekat untuk Industri E-Commerce & Marketplace

Balikpapan Banjarmasin Kabupaten Banyuwangi Batam Bekasi Bogor Kabupaten Bojonegoro Cikarang

Pertanyaan Umum

Pertanyaan Umum (FAQ)

Kapan online seller wajib menjadi PKP?

Wajib PKP jika omzet bruto melebihi Rp 4,8 Miliar per tahun. Sebelum itu bisa sukarela bila dibutuhkan untuk bisnis.

Apakah potongan pajak marketplace bisa dikreditkan?

Bisa. Bukti potong dari marketplace digunakan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan.

Siap Mengoptimalkan Kepatuhan Pajak E-Commerce & Marketplace Anda?

Konsultasi gratis dengan tim ahli pajak kami di Kendari. Khusus pelaku usaha E-Commerce & Marketplace.

Hubungi Kami via WhatsApp

Respon cepat dalam 1 x 24 jam